Banda Aceh – Pihak Bank Dunia menilai program yang dijalankan di Aceh yang dibiayai World Bank adalah yang terbaik di dunia. “Dari semua program yang telah saya lihat di seluruh dunia, di Aceh adalah yang terbaik. Ada beberapa hal yang benar-benar berhasil dilakukan di Aceh. Salah satunya adalah tingkat komitmen dari pemerintah daerah di Aceh yang jauh lebih tinggi dari pemerintah-pemerintah daerah dari provinsi lain,” kata Koordinator Pembangunan Bidang Sosial World Bank untuk Indonesia, Jan Weetjens.Hal itu diungkap Jan Weetjens saat menghadiri pembukaan pelatihan pratugas fasilitator teknik kecamatan program PNPM Mandiri di Sultan Hotel, Kamis (27/8), Menurut dia, sangat mengagumkan melihat bagaimana orang-orang di Aceh bekerja menjalankan semua program yang disusun World Bank. “Program-program World Bank diterapkan secara aktual di lapangan, uang yang dialokasikan benar-benar beredar di masyarakat. Aceh memimpin untuk program peningkatan kapasitas, baik di tingkat warga ataupun staf World Bank,” kata dia.
Weetjens menyatakan akan menyampaikan laporan yang sangat baik sekembalinya ke World Bank di Jakarta dan di Washington atas hasil yang dilihat langsung di Aceh. “Saya juga melihat dampaknya di lapangan untuk masyarakat. Melihat pembangunan dan pemanfaatan irigasi, sekolah-sekolah, jalan-jalan, semuanya sangat menggembirakan,” kata Weetjens yang menghabiskan waktu tiga hari untuk memonitor dan mengevaluasi program-program World Bank di Aceh.
Ia mengatakan World Bank masih memiliki banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan di Aceh. “Kami akan melanjutkan untuk membantu masyarakat Aceh dengan fokus membangun infrastruktur, dan pemberdayaan ekonomi. Tidak hanya melalui program yang kami susun, World Bank juga akan mendukung program-program yang dibuat pemerintah Aceh,” janjinya.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Aceh, Alibasyah mengatakan untuk Aceh saat ini World Bank memberikan dukungan mencapai Rp 5,8 miliar tiap bulan untuk membayar gaji konsultan pendamping program Bantuan Keuangan Pemakmu Gampong (BKPG) yang digagas Pemerintah Aceh.
“Sekarang World bank mendanai pengeluaran Pemerintah Aceh hampir Rp 5,8 miliar setiap bulan untuk membayar gaji 2.165 orang konsultan di kecamatan dan di pedesaan,” kata dia. Di samping itu, lanjut Alibasyah, World Bank juga memberikan bantuan dana untuk pelaksanaan pelatihan, perencanaan parsipatif di setiap desa di Aceh. “Mereka memberikan bantuan langsung di tiap kecamatan antara Rp 400-800 juta per kecamatan, membiayai konsultan pendamping program BKPG. Mendukung program Gubernur Aceh yaitu BKPG di setiap desa Rp 100 juta ditambah dari setiap kabupaten Rp 50 juta. Tanpa ada dukungan dari World Bank maka program PNPM atau BKPG yang dilakukan di Aceh tidak akan pernah sukses,” papar dia. Dikatakan Ali, untuk PNPM Mandiri Perdesaan World Bank memberikan dukungan dana untuk 244 kecamatan di 6.000 desa. “Pekerjaan ini tidak mudah, mengingat terlalu banyak desa yang perlu dijangkau di hampir 276 kecamatan, ada 6.411 desa di seluruh Aceh,” kata dia.(serambinews)
0 komentar:
Posting Komentar